Pengadilan Tinggi Malaysia di Ipoh baru-baru ini membuat keputusan bersejarah bahwa utang yang dihasilkan dari perjudian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan kebangkrutan. Keputusan ini mengikuti putusan Mahkamah Persekutuan sebelumnya menyangkut kasus Datuk Ting Ching Lee. Dalam kasus ini, Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun yang memiliki utang kepada Resorts World Sentosa Pte Ltd, dibebaskan dari kebangkrutan oleh Hakim Moses Susayan. Lee memiliki utang sebesar S$5,930 juta yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tahun 2018 karena fasilitas kredit S$10 juta untuk berjudi di Singapura yang tidak terbayarkan.
Lee berusaha untuk menggugurkan keputusan di Malaysia hingga mencapai Mahkamah Persekutuan, yang akhirnya memutuskan bahwa utang judi tidak dapat ditegakkan di Malaysia meskipun diakui di negara asalnya. Dalam argumennya, Moses menekankan bahwa menurut hukum Malaysia, utang perjudian hanyalah utang kehormatan yang tidak memiliki dasar hukum untuk ditagih. Meskipun utang diakui di yurisdiksi lain, di Malaysia, itu dianggap melanggar kepentingan publik menurut Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Implikasi Kebijakan Publik dari Utang Perjudian
Dalam konteks Hukum Kontrak Malaysia, khususnya Pasal 26, kontrak yang melibatkan perjudian atau taruhan dinyatakan batal dan tidak sah. Pasal ini juga melarang proses hukum untuk menuntut uang atau barang yang diperoleh dari taruhan. Hakim menekankan bahwa pengadilan memiliki hak untuk tidak menegakkan utang dari transaksi yang ilegal atau batal, seperti kontrak perjudian, karena bertentangan dengan kepentingan publik.
Moses menegaskan bahwa meskipun utang tersebut diakui dalam kerangka hukum seperti Undang-Undang Pengakuan dan Penegakan Penghakiman Reciprocal, pengadilan kebangkrutan masih memiliki kewenangan untuk menilai karakteristik utang tersebut. Batasan ini memperjelas bahwa sistem hukum di Malaysia tidak akan memungkinkan pengesahan utang perjudian melalui pengadilan untuk kontrak yang dianggap batal. Keputusan ini mencerminkan kebijakan ketat Malaysia terhadap utang perjudian, menekankan bahwa utang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.