Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand mengambil langkah tegas dalam memperketat aturan guna memberantas perjudian online ilegal dan pembajakan selama Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini bertujuan untuk menjaga hak siar serta menghentikan aktivitas online ilegal yang dapat merugikan negara.
Fokus Pertemuan Penting
Wakil Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat, Nan Boontida Somchai, bersama Nawamin Prasopnet, CEO Mono Next Public Company Limited, menyusun strategi untuk memberantas situs web ilegal terkait perjudian dan pembajakan. Pertemuan ini menyoroti dedikasi pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi ancaman tersebut secara efektif.
Pemblokiran Situs Intensif
Antara tanggal 10 hingga 24 Juni 2026, Pusat Pemantauan Situs Ilegal di bawah naungan kementerian berhasil memblokir 12.671 URL yang terlibat dalam pelanggaran seperti perjudian dan pembajakan. Dari jumlah tersebut, 4.496 URL diblokir melalui putusan pengadilan, sisanya dihapus berkat kerja sama dengan media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.
Kemitraan dengan Sektor Swasta
Mono Next, pemegang lisensi resmi siaran Piala Dunia dan Liga Primer Inggris di Thailand, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta secepatnya. Kemitraan ini memungkinkan percepatan integrasi data dan pemantauan, sehingga situs ilegal dapat segera ditindak.
Kontribusi Penting dari Swasta
Pada pertemuan tersebut, ditekankan peran krusial perusahaan swasta dalam mendukung pemerintah. Dengan kolaborasi yang erat, Mono Next dapat mempercepat identifikasi dan penghapusan situs ilegal, menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga keamanan digital dan integritas siaran olahraga.
Penyelesaian
Pemerintah Thailand dan sektor swasta menempatkan keamanan digital sebagai prioritas, terutama saat acara besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Upaya bersama ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari perjudian online ilegal dan pembajakan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan sosial negara.